KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

JANNAH, FAUZIA SHOLIKHATI NURUL (2023) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Cover.pdf Download (197kB)
	Text Persetujuan Tesis.pdf Download (257kB)
	Text Pengesahan Tesis.pdf Download (286kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (302kB)
	Text Abstrak.pdf Download (188kB)
	Text BAB I fauzia.pdf Download (602kB)
	Text BAB II fauzia.pdf Download (433kB)
	Text BAB III fauzia.pdf Download (308kB)
	Text BAB IV fauzia.pdf Download (934kB)
	Text BAB V Fauzia.pdf Download (155kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA fauzia.pdf Download (386kB)
	Text TESIS LENGKAP REVISI FAUZIA S. N. J..pdf Download (1MB)

Abstract

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ABSTRAK Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanah atas suatu negara yang berbentuk demokrasi. Demokrasi di negara hukum menganut prinsip lansung, umum, bersih, jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada demi mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum serta mengetahui konsep ideal dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, anatara lain terkait dengan melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan dalam proses menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan membentuk konsep ideal penanganan pelanggran pemilihan Kepala Daerah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa konsep ideal penanganan pelangggaran pemilihan Kepala Daerah kedepan adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar sehingga mempermudah Pengawas Pemilu untuk mengungkap peristiwa pelanggaran Pilkada yang terdiri dari pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik, dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Kata Kunci: Kewenangan, Badan pengawas Pemilihan Umum, Penegakkan Hukum The Authority of Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) in Handling Violations of Regional Head Elections According to Laws and Regulations in Indonesia ABSTRACT The implementation of Regional Head Elections is a mandate for a democratic country. In a rule of law democracy, principles of direct, general, clean, honest, and fair elections are upheld. Law Number 10 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors becoming Law, assigns tasks and authorities to the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) in supervising and enforcing the law of regional head elections in order to realize direct, general, free, secret, and honest and fair elections. This research aims to determine the role of the General Election Supervisory Agency and to identify the ideal concept in handling violations of Regional Head Elections. There are several obstacles in the implementation of the General Election Supervisory Agency's authority, including conducting evaluations of the supervision of the implementation of elections and the process of receiving and following up on reports of election violations. These obstacles can be overcome by forming an ideal concept for handling violations of regional head elections by Badan Pengawas Pemilihan Umum. The research results show that the ideal concept for handling violations of regional head elections in the future is to grant greater authority to facilitate the Election Supervisory Agency in uncovering election violation events, including violations of administration, criminal, ethical codes, and other legal violations. Keywords: Authority, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Law Enforcement

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Fauzia Sholikhati Nurul Jannah
Date Deposited:	17 Nov 2023 06:57
Last Modified:	17 Nov 2023 06:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/57789

Actions (login required)

View Item