PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BPOM SEBAGAI PENGAWAS DALAM KASUS GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK AKIBAT TOKSIKASI DALAM OBAT SIROP

LBN GAOL, LAMBOK HASUDUNGAN (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BPOM SEBAGAI PENGAWAS DALAM KASUS GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK AKIBAT TOKSIKASI DALAM OBAT SIROP. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (256kB)
	Text BAB IV.pdf Download (10kB)
	Text COVER.pdf Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (184kB)
	Text SKRIPSI FULL LAMBOK.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB) | Request a copy
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (88kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meninjau, dan mempelajari mengetahui bagaimana pengaturan terkait tanggung jawab pemerintah dan produsen obat terhadap korban dalam kasus gagal ginjal akut pada anak akibat toksikasi dalam obat sirop. Dengan itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimanakah relasi antara kegagalan pengawasan peredaran obat sirop dengan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai kausalitas pelanggaran hukum pidana. Selain itu, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat antara kegagalan pengawasan peredaran obat sirop dengan kasus gagal ginjal akut pada anak bermula dari pada adanya kelalaian Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan post market yang mana apabila dikaitkan dengan teori kausalitas, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu. Kelalaian ini dianggap melanggar asas kecermatan dan pelayanan yang baik seperti yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Merujuk kepada ketentuan Pasal 205 KUHP terdahulu, hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 205 ayat (2) telah terpenuhi dengan bantuan teori individualisasi yang mempertimbangkan fakta post factum. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera memperkuat fungsi pengawasan peredaran obat oleh pemerintah melalui percepatan pengesahan regulasi, serta memprioritaskan penegakan hukum pidana yang berorientasi keadilan dan pemulihan korban terhadap pejabat yang lalai.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Gagal Ginjal Akut, BPOM
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Gaol
Date Deposited:	11 Dec 2023 03:44
Last Modified:	05 Jul 2024 04:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58517

Actions (login required)

View Item