ANALISIS PEMEKARAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sulistiyeni, Indah (2023) ANALISIS PEMEKARAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI INDAH.pdf Download (2MB)
	Text Cover Kertas Wangi-1.pdf Download (82kB)
	Text Pengesahan Indah.pdf Download (404kB)
	Text ABSTRAK-1.pdf Download (36kB)
	Text BAB I-1.pdf Download (391kB)
	Text BAB IV-1.pdf Download (44kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Download (174kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemekaran daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, (1) bagaimanakah prosedur pemekaran daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? dan (2) bagaimanakah konsekuensi yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengak mnalis bagaimanakah prosedur pemekaran daerah provinsi benrdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 dan bagaimakah konsekuensi dari daerah yang tidak memenuhi persyaratan dalam memekarkan daerahnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, kasus dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil dari penulisan ini adalah prosedur pemekaran daerah provinsi sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dimana dalam peraturan ini hanya menentukan dua persyaratan untuk memekarkan suatu daerah. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, akan tetapi hingga saat ini aturan pelaksana dari undang-undang tersebut belum ada. Adapun konsekuensi dari suatu daerah yang ingin dimekarkan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan dan tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya maka daerah tersebut harus digabungkan dengan daerah induknya. Hanya saja pemerintah hanya terfokus pada pemekaran daerah sehingga sampai saat ini belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan mekanisme penggabungannya. Kata Kunci: Prosedur, Pemekaran Daerah, Daerah Otonom Baru ABSTRACT This research aims to determine and analyze the expansion of provincial regions based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. With the following problem formulation, (1) what is the procedure for expanding provincial regions based on Law Number 23 of 2014 concerning regional government? and (2) what are the consequences of not meeting the requirements for implementing regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government? The aim of this research is to find out and analyze the procedures for expanding provincial regions based on Law Number 23 of 2014 and what are the consequences of regions that do not fulfill the requirements for expanding their regions based on Law Number 23 of 2014. The method used in this research is juridical normative, by obtaining research results through literature studies, legislation, cases and other references related to the topic of discussion. The result of this writing is that the procedure for expanding provincial regions is slightly different from the enactment of Law Number 23 of 2014. Where this regulation only specifies two requirements for expanding a region. Apart from that, Law Number 23 of 2014 also determines that if a region is to be expanded then that region must go through the preparatory regional stage. Law Number 23 of 2014 is very strict in regulating regional expansion, but until now there are no implementing regulations for this law. As for the consequences of a region that wants to be expanded but does not meet the requirements and is unable to implement regional autonomy, the region must be combined with another region. It's just that the government is only focused on regional expansion, so to date there are no government regulations governing regional mergers and their merger mechanisms. Keywords: Procedure, Regional Expansion, New Autonomous Region

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Sulistiyeni
Date Deposited:	11 Dec 2023 07:18
Last Modified:	11 Dec 2023 07:18
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58560

Actions (login required)

View Item