Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan NO.6/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)

Abiansyah, Hibban (2023) Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan NO.6/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (150kB)
	Text BAB I.pdf Download (561kB)
	Text BAB III.pdf Download (334kB)
	Text cover.pdf Download (169kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB)
	Text SKRIPSI Hibban Abiansyah 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text file lembar pengesahan dan persetujuan.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum tentang Diversi Dan bagaimana Penerapan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normative dikarenakan untuk melihat kendala dari gagalnya penerapan diversi di wilayah Hukum pengadilan Negeri Jambi, dengan kebijakan diversi yang saat ini ingin diutamakan oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai diversi diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara sepesifik pada pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa syarat diversi adalah tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, selanjutnya berkenaan dengan Implementasi Penerapan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2) sejatinya diversi dapat dilakukan dikarenakan kedua persyaratan ini terpenuhi, akan tetapi berdasarkan salinan putusan pengadilan negeri Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Pelaku anak dalam hal ini didakwa dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang mana ancaman pidana dari tindak pidana penggelapan adalah 4 (empat) Tahun. Lalu berdasarkan putusan pengadilan negeri jambi, pelaku di jatuhi hukuman 8 bulan penjara, sehingga implementasi mengenai pelaksanaan diversi dalam putusan ini tidak di jalankan. ABSTRACT The purpose of this writing is to find out the legal regulations on diversion and how the implementation of diversion is carried out in the jurisdiction of Jambi District Court. This research uses a normative juridical method because it aims to identify the obstacles to the implementation of diversion in the jurisdiction of Jambi District Court, with the current policy that prioritizes the implementation of diversion. The research results indicate that the regulations regarding diversion are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, specifically in Article 7 paragraph (2) which states that the requirements for diversion are criminal acts with a maximum penalty of less than 7 years and not a repeat offense. Furthermore, regarding the implementation of diversion in the jurisdiction of Jambi District Court,as intended within Article 7 clause (2), diversion can actually be implemented because both conditions are fulfilled, however, based on the copy of the decision from Jambi District Court with case number 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb, the juvenile offender in this case is charged with Article 372 of the Indonesian Penal Code regarding Embezzlement, which carries a criminal penalty of 4 (four) years. Then, based on the decision of the Jambi District Court, the offender is sentenced to 8 months in prison, so the implementation regarding the execution of diversion in this decision is not carried out.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pelaku Anak, Diversi, Penggelapan
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Abiansyah
Date Deposited:	12 Dec 2023 06:58
Last Modified:	05 Jul 2024 02:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58698

Actions (login required)

View Item