Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Obat-obatan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dafitri Salsabila, Tasya (2023) Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Obat-obatan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER.pdf Download (350kB)
	Text PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf Download (470kB)
	Text PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (523kB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB IV.pdf Download (189kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB)
	Text SKRIPSI TASYA DAFITRI SALSABILA_B10019395.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas obat-obatan yang beredar, kemudian ditarik oleh BPOM dan bagaimana upaya hukum konsumen yang dirugikan atas penarikan obat-obatan oleh BPOM berdasarkan peraturan perundang-undangan. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Analisis data dilakukan menggunakan analisisdeskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha obat-obatan terkait obat-obatan yang ditarik oleh BPOM setelah sebelumnya sempat beredar. Hasil penelitian menemukan bahwa penarikan obat yang dilakukan BPOM dikarenakan obat yang beredar merupakan obat yang melanggar ketentuan Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label. Pelanggaran ketentuan tersebut menjadi bukti perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar adanya unsur kesalahan yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku usaha obat-obatan yang obatnya ditarik dari peredaran oleh BPOM. Namun apabila seorang konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat, apabila berdasarkan tuntutan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan, terdapat kelemahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam bidang pembuktian kesalahan, sementara pada kenyataannya konsumen sebagai penggugat tidak mudah untuk membuktikannya. Upaya hukum dapat dilakukan oleh para konsumen jika merasa hak-haknya dilanggar yakni melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan dasar bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Usaha, Obat-obatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	salsabila
Date Deposited:	27 Dec 2023 07:40
Last Modified:	27 Dec 2023 07:40
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/59065

Actions (login required)

View Item