PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

BATUBARA, EFRAIM (2023) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) COVER .pdf Download (104kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) Halaman Persetujuan.pdf Download (412kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) Halaman Pengesahan.pdf Download (538kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) BAB I..pdf Download (372kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) BAB IV.pdf Download (91kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) Daftar Pustaka.pdf Download (235kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK) SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana pengaturan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jika terjadi sengketa serta untuk mengetahui dan menganalisis konflik yang terdapat dalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, undang-undang, serta penafsiran menurut bahasa dengan menggunakan bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah yakni : 1) Bahwa dari segi yuridis, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen bilamana terdapat sengketa memang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar jika ingin menyelesaikan suatu sengketa. 2) Bahwa terdapat konflik yang terjadi pada pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pada pasal 54 Undang-undang tersebut dikatakan putusan bersifat final dan mengikat dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen justru berbenturan dengan ketentuan pada Pasal 56 yang berisikan bahwa antar pihak dapat melakukan upaya keberatan atas putusan tersebut. Adapun keberatan yang dimaksud adalah dengan melakukan upaya banding pada Pengadian Negeri dan Kasasi pada Mahkamah Agung. Sehingga jika hal ini dipertahankan maka akan menyebabkan upaya perlindungan konsumen menjadi tidak optimal. Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Usaha, Business To Customer ABSTRACT This research aims to find out how the responsibility of business actors towards consumers is regulated in the event of a dispute and to find out and analyze the conflicts contained in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors at the Consumer Dispute Resolution Agency. The method used in this thesis is normative juridical research with a conceptual approach, laws and interpretation according to language using legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this research are: 1) Whereas from a juridical perspective, the legal responsibility of business actors towards consumers in the event of a dispute has indeed been regulated in statutory regulations, so that this can be used as a basis if you want to resolve a dispute. 2) That there is a conflict that occurs in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors. In Article 54 of the Law, it is stated that the decision is final and binding from the Consumer Dispute Resolution Agency, which actually conflicts with the provisions in Article 56 which states that parties can make objections to the decision. The objection in question is to make an appeal to the District Court and cassation to the Supreme Court. So if this is maintained it will cause consumer protection efforts to be less than optimal. Keywords: Legal Responsibility, Business Actors, Business To Customer

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Usaha, Business To Customer
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Batubara
Date Deposited:	02 Jan 2024 08:04
Last Modified:	05 Jul 2024 02:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/59263

Actions (login required)

View Item