KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Gazali, Ahmad Riddi (2024) KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text Cover Tesis.pdf Download (118kB)
	Text Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (301kB)
	Text Abstrak.pdf Download (168kB)
	Text BAB V.pdf Download (172kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (177kB)
	Text Tesis Riddi.pdf Restricted to Repository staff only Download (883kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Adaupun Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kewenangan daerah mengeluarkan izin pertambangan mineral dan batu bara 2) Bagaimana Kewenangan daerah dalam pengawasan izin usaha mineral dan batu bara dalam perspektif peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Nomatif dengan Pendektan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sejarah. Hasil penelitian ini Menunjukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat 2 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana asas otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ini maka menurut penulis daerah tidak berwenang dalam peroses pengurusan izin pertambangan mineral dan batu bara, maka dari itu dapat mengurangi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menurut penulis lebih baiknya proses perizinan tersebut di kelola dan di urus oleh daerah tersebut yang dimana dapat membantu perputaran perekonomian di daerah itu sendiri dan jalan yang dipergunakan untuk angkutan batu bara tersebut adalah jalan daerah maka dari itu dengan perizinan di kelola oleh daerah maka keuntungan dari perizinan tersebut akan masuk ke pendapatan daerah itu sendiri untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Saran pada penelitian ini Perlu melakukan evalusi terhadap Izin pertambangan mineral dan batubara seharusnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, karena adanya perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa penerbitan izin pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, artinya kewenangan pemerintah daerah dihapus dalam penerbitan izin. Padahal wilayah pertambangan lebih dekat dan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itu maka perlu perubahan atau merevisi Kembali undang-undang minerba.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Gazali
Date Deposited:	05 Jan 2024 06:43
Last Modified:	05 Jan 2024 06:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/59434

Actions (login required)

View Item