Kino, Mikael (2024) ASAS PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Hukum Pidana.
![]() |
Text
cover skripsi.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
Persetujuan Skripsi.pdf Download (45kB) |
![]() |
Text
Pengesahan.pdf Download (49kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (9kB) |
![]() |
Text
Bab 1.pdf Download (477kB) |
![]() |
Text
Bab IV.pdf Download (209kB) |
![]() |
Text
Daftar PUSTAKA.pdf Download (328kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai bagaimana pengaturan in absentia sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana dampak diterapkannya persidangan secara in absentia. Dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan in absentia sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana dampak diterapkanya persidangan secara in absentia. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian adalah dengan studi kasus yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan bahan hukumnya.Hasil dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian pengaturan in absentia dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana tujuan dilaksanakannya peradilan secara in absentia yaitu pengembalian kerugian keuangan negara secara cepat namun faktanya negara justru mengalami kerugian terlebih dalam upaya menemukan terdakwa atau terpidana DPO, kejaksaan berkewajiban mencari informasi keberadaan terdakwa, salah satu cara yang digunakan yaitu menyebarkan informasi di media cetak nasional yang biayanya cukup besar. Dan mengenai ketentuan uang pengganti seharusnya harta benda yang dikuasi oleh terpidana dapat disita dan dilelang sampai memenuhi nominal uang pengganti yang sudah diputuskan oleh hakim namun ketentuan mengenai perampasan atau penyitaan aset belum ada.Pelaksanaan persidangan in absentia juga memberikan banyak dampak salah satunya yaitu persidangan dapat diselesaikan dengan cepat, cepat yang dimaksud dilakukan dengan cara mengenyampingkan hak terdakwa yang berdampak pula dengan keadilan,dan dapat mengurangi kerugian keuangan negara, dan dapat mempermudah kerja kuasa penggunaan anggaran (KPA) dan badan peradilan dibawahnya,dll.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | FIRMANSYAH |
Date Deposited: | 12 Jan 2024 06:36 |
Last Modified: | 12 Jan 2024 06:36 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60208 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |