Diskresi Kepolisian Tembak di Tempat Saat Penangkapan Dalam Perspektif Due Process Of Law

Difani Putri, Chandrika (2023) Diskresi Kepolisian Tembak di Tempat Saat Penangkapan Dalam Perspektif Due Process Of Law. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (185kB)
	Text SKRIPSI CHANDRIKA FULL.pdf Download (4MB)
	Text PENGESAHAN SKRIPSI CHANDRIKA.pdf Download (754kB)
	Text PERSETUJUAN SKRIPSI CHANDRIKA.pdf Download (724kB)
	Text BAB I.pdf Download (578kB)
	Text BAB IV.pdf Download (288kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan dan batasan-batasan kebolehan dalam penggunaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta pertanggungjawaban hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan diskresi tembak di tempat terhadap tersangka saat penangkapan dalam perspektif due process of law. Permasalahan yang terjadi adalah tindakan diskresi tembak di tempat ini tak sedikit menyebabkan tersangka mengalami luka berat, cacat permanen, hingga meninggal dunia sehingga proses peradilan pidana yang adil, manusiawi, layak, dan benar (due process of law) tidak tercapai. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitan normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan oknum kepolisian tersebut telah melampaui aspek-aspek due process of law, yakni aspek the rule of law, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Kemudian substansi antar pasal di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 50-51 KUHAP yang bersebrangan membuat pertanggungjawaban hukum bagi aparat kepolisian menjadi kabur, menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum. Diperlukan adanya reformulasi hukum terkait diskresi tembak di tempat berupa pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan tidak menghapuskan sanksi pidana berdasarkan peraturan undang-undang, serta perlunya batasan batasan tertulis sebagai parameter penentu sebatas apa penggunaan kekuatan kepolisian yang diperbolehkan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	PUTRI
Date Deposited:	17 Jan 2024 07:24
Last Modified:	17 Jan 2024 07:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60355

Actions (login required)

View Item