ANALISIS PERBUATAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA

Ardianto, Roby (2024) ANALISIS PERBUATAN MAKAR TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text SKRIPSI CD.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover.pdf Download (132kB)
	Text Halaman Persetujuan Dan Halaman Pengesahan.pdf Download (613kB)
	Text Abstrak.pdf Download (505kB)
	Text BAB 1 BAB 1.pdf Download (435kB)
	Text BAB IV BAB IV.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum pidana berkaitan dengan perbuatan tindak pidana makar terhadap pemerintah yangsah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. 1) Bagaimanakah pengaturan perbuatan makar terhadap pemerintah yang sah dalam hukum pidana 2)Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan,Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini, 1) Dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap masih belum bisa menjawab permasalahan terkait dengan tindak pidana makar yang terdapat dalam Buku Kedua BAB 1 tentang tindak pidana terhadap keamanan negara yaitu maksud dari klausul perbuatan makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 193 KUHP dianggap memiliki potensi untuk bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. 2)Sebagai isu yang kompleks dan sensitif, dalam penerapan pasal ini di temukan beberapa problematika yang sering muncul mulai dari ketidaksetaraan di mata hukum hingga kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.Karena dalam beberapa kasus penggunaan Pasal ini sering digunakan oleh beberapa rezim untuk mengkriminalisasi warga negara yang dianggap bertentangan sebagai lawan politik. Maka dari itu, perlunya peninjauan kembalinya penggunaan pasal-pasal yang mengandung perumusan delik formil terutama terhadap pasal makar terhadap pemerintah dan dalam upaya penegakan hukum aparat diminta untuk berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal tersebut. Kata Kunci: Hukum Pidana, Makar Terhadap Pemerintah, Politik Hukum Pidana

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ARDIANTO
Date Deposited:	15 Jan 2024 06:48
Last Modified:	15 Jan 2024 06:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60376

Actions (login required)

View Item