Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi

Pasaribu, Mindo Kristiani (2024) Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. S1 thesis, Hukum Bisnis.

	Text FULL SKRIPSI MINDO KRISTIANI PASARIBU (B10019216).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (31kB)
	Text PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (234kB)
	Text PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (241kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (501kB)
	Text BAB IV.pdf Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB)

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalis kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) untuk mengetahui dan menganalis pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis dengan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit melalui putusan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah sebagai kreditur preferen. Dalam hal ini terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja, maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum. Dalam hal ini menggunakan asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih lama dibandingkan Undang-Undang Pengganti Cipta Kerja, dengan demikian kedudukan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan pemegang polis. Sehingga dalam hal urutan pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pekerjalah yang harus didahulukan pembayarannya. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur pada KUH Perdata, POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU kepailitan dan PKPU, dan UU Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur pada KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kepailitan, Pekerja, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Abstract The purpose of this research is 1) to find out and analyze the legal position of policy holders and workers according to laws and regulations in Indonesia, 2) to find out and analyze the regulations regarding protection for policy holders and workers who have provided legal protection or vice versa. This research uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. Based on the research results obtained, it can be seen that the position of policy and workers holders in insurance companies that are declared bankrupt through decisions determined by the commercial court is as preferred creditors. In this case, there is a conflict regarding the fulfillment of the rights of policy holders and workers, so to resolve the problem of conflict, legal principles are needed. In this case, the principle of lex posterior derogat legi priori is used, namely that new laws and regulations override old laws and regulations. The Insurance Law is a longer statutory regulation than the Job Creation Replacement Law, so the position of workers in insurance companies that are declared bankrupt has a higher position than the position of policy holders. So, in terms of the order of fulfillment of rights between the policy holder and the worker, the worker must be paid first. The forms of legal protection for policy holders are regulated in the Civil Code, POJK Insurance and Marketing of Insurance Products, OJK Law, Consumer Protection Law, Bankruptcy and PKPU Law, and Insurance Law. Legal protection for workers is regulated in the Civil Code, Bankruptcy and PKPU Law, PP on Wages, Job Creation Replacement Law, and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. Keywords: Legal Position, Bankruptcy, Employees, Policy Holders, Insurance Companies

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pasaribu
Date Deposited:	16 Jan 2024 04:23
Last Modified:	16 Jan 2024 04:23
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60534

Actions (login required)

View Item