Azza Al Azlam, M. Diva (2024) PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (PRELOVED) MENURUT GATT WTO. JOLS. pp. 1-90.
![]() |
Text
skripsi repository diva.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
cover repository.pdf Download (171kB) |
![]() |
Text
lembar persetujuan dan lembar pengesahan.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Abstrak repository.pdf Download (154kB) |
![]() |
Text
bab 1 repository.pdf Download (420kB) |
![]() |
Text
bab IV kesimpulan dan saran repository.pdf Download (12kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka repository.pdf Download (132kB) |
Abstract
ABSTRAK Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penanggulangan perdagangan barang bekas menurut Gatt WTO. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan perdagangan barang bekas di Indonesia menutut Gatt WTO. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Implementasi Permendag No.51/M-DAG/7/2015 tentang impor pakaian bekas hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan saja serta tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha perdagangan kepada pihak penegak hukum. Fakta di lapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur di pasar, artinya pelaksanaan peraturan menteri perdagangan tersebut belum maksimal dilakukan. Ada manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai anggota WTO, namun ada pula kerugian Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang yang belum mapan stabilitas perekonomiannya. Penyebab masih maraknya penjualan impor pakaian bekas disebabkan oleh fiksi hukum yang mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Faktor selanjutnya adalah pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata kunci : Perdagangan, barang bekas, Gatt Wto
Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perdagangan, barang bekas, Gatt Wto |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | AZLAM |
Date Deposited: | 16 Jan 2024 06:39 |
Last Modified: | 04 Jul 2024 07:06 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60592 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |