Mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi ASN sekretariat DPRD provinsi Jambi

Fuadi, Eifel (2024) Mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi ASN sekretariat DPRD provinsi Jambi. D3 thesis, Ekonomi bisnis.

	Text COVER EIFEL FUADI.pdf Download (26kB)
	Text Pengesahan Eifel fuadi.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak eifel fuadi.pdf Download (52kB)
	Text BAB 1 EIFEL.pdf Download (130kB)
	Text BAB 4 EIFEL.pdf Download (50kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA EIFEL.pdf Download (47kB)

Abstract

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya pemungutan dan pelaporan pajak, Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap DPRD Provinsi Jambi Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, upah atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan peraturanperundang undangan mekanisme tersebut diawali dengan pengecekan data pegawai pegawai, perhitungan PPh 21,pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPTMasa,pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun beberapa periode ini Bendaharawan tidak melaporkan pajak ke KPP. Hal inidikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan diluar pembagian tugasnya. Sehingga profesionalitas Bendahrawan pun menjadi terganggu. Dinas Sosial KabupatenSemarang bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberi teguran agar tidak dilakukan terus-menerus. Sesama pegawai di dinas harus saling mengingatkan untuk melakukan pelaporan pajakpegawai, perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21,pelaporan SPT Masa, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun beberapa periode ini Bendaharawan tidak melaporkan pajak ke KPP. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan diluar pembagiantugasnya. Sehingga profesionalitas Bendahrawan pun menjadi terganggu. Dinas Sosial Kabupaten Semarang bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberiteguran agar tidak dilakukan terus-menerus. Sesama pegawai di dinas harus saling mengingatkan untuk melakukan pelaporan pajak. Kata Kunci: Pajak, pemungutan, pelaporan, mekanisme

Type:	Thesis (D3)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan
Depositing User:	fuadi
Date Deposited:	18 Jan 2024 04:49
Last Modified:	18 Jan 2024 04:49
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60791

Actions (login required)

View Item