PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN

Hsb, Riya Handayani (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text Cover.pdf Download (47kB)
	Text halaman persetujuan dan pengesahan.pdf Download (97kB)
	Text Abstrak.pdf Download (26kB)
	Text BAB I.pdf Download (277kB)
	Text BAB V.pdf Download (45kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur separatis pemegang jaminan hak tanggungan, dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan pengurusan dan pemberesan jaminan hak tanggungan yang di agunkan kepada kreditur dalam kepailitan dan bagaimana perlindungan hukum kreditur separatis terkait eksekusi jaminan hak tanggungan dalam kepailitan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu pertama pengaturan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan yang dilakukan dengan menjual aset benda jaminan melalui pelelangan umum yang mana hasilnya akan dibagikan berdasrkan tingkatan kreditur, tetapi terhadap kreditur separatis dalam melaksanakan eksekusinya terdapat penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari dan pembatasan waktu selama dua bulan untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.Kesimpulan kedua yaitu perlindungan hukum bagi kreditur separatis yang haknya ditangguhkan untuk mengeksekusi benda jaminan milik debitur ketika terjadinya kepailitan yaitu dapat mengajukan permohonan mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan kepada kurator atau hakim pengawas. Dan apabila dalam masa penangguhan kurator menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maka diberikan perlindugan yang wajar terhadap kreditur berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti atau imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin).

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Riya Handayani Hsb
Date Deposited:	18 Jan 2024 03:55
Last Modified:	18 Jan 2024 03:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/60811

Actions (login required)

View Item