PENANGGULANGAN KEJAHATAN EXTRA ORDINARY CRIME MELALUI PERJANJIAN EKTRADISI

nusantara, galang putra (2023) PENANGGULANGAN KEJAHATAN EXTRA ORDINARY CRIME MELALUI PERJANJIAN EKTRADISI. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abstrak.pdf Download (310kB)
	Text BAB I.pdf Download (879kB)
	Text BAB IV..pdf Download (629kB)
	Text COVER.pdf Download (188kB)
	Text Daftar Pustaka..pdf Download (378kB)
	Text SKRIPSI GALANG PUTRA NUSANTARA NIM B10017294 FIX (1).pdf Download (2MB)
	Text PDF Scanner 230124 11.31.14.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam era modern ini, teknologi bertumbuh pesat sehingga memudahkan masyarakat global dalam mengakses informasi melalui sejumlah portal. Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjianekstradisi, perluasaan konvensi dan tata krama internasional. Ekstradisi tidak dapat dilakukan sembarangan. Untuk itus ebelumnya harus ada perjanjian bilateralDengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Penanggulangan Kejahatan Extra Ordinary Crime Melalui Perjanjian Ektradisi. memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang. hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.kedudukan hukum perjanjian ektradisi dalam penanggulangan kejahatan ialah. kedudukan hukum perjanjian ektradisi dalam penanggulangan kejahatan ialah mempunyai yurisdiksi atauLocus Delicti. Penanggulangan kejahatan melalui perjanjian ektradisi sudah sesuai dengan aspek hukumnya. Ketentuan ini juga telah di atur oleh Pasal 36 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang EkstradisiDalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap pelaku kejahatan lintas batas, Indonesia perlu mempererat hubungannya dengan lebih banyak negara. Indonesia harus terus berperan serta dalam usaha menciptakan kawasan Asia Tenggara dan IndoPasifik yang stabil, demokratis, aman, dan sejahtera dengan memanfaatkan forumforum kerjasama di tataran sub-regional, regional, dan global sehingga dapat berkontribusi dalam usaha meningkatkan sistem kekebalan hukum dan kesejahteraan rakyat. In this modern era, technology is growing rapidly, making it easier for the global community to access information through various portals. Generally, extradition requests are based on national legislation, extradition agreements, the expansion of conventions, and international etiquette. Extradition cannot be done arbitrarily. Therefore, there must first be a bilateral agreement. By approaching issues through studying and analyzing the prevailing laws in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), then determining the extent to which these laws are applied in the Extraordinary Crime Prevention through Extradition Agreements. This focuses on primary data gathering, while secondary data supports it. Research findings are then collected, organized, processed, and classified into specific sections for further analysis. The legal position of extradition agreements in crime prevention is important; it holds jurisdiction or Locus Delicti. Crime prevention through extradition agreements aligns with its legal aspects, regulated by Article 36 of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1979 concerning Extradition. In efforts to prevent and handle cross-border criminals, Indonesia needs to strengthen its ties with more countries. Indonesia must continue to play a role in creating a stable, democratic, safe, and prosperous Southeast Asian and Indo-Pacific region by utilizing cooperation forums at subregional, regional, and global levels, contributing to improving the legal immunity system and the welfare of the people.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian, Penanggulangan, Ekstradisi Agreement, Countermeasures, Extradition
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nusantara
Date Deposited:	24 Jan 2024 07:09
Last Modified:	24 Jan 2024 07:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61108

Actions (login required)

View Item