Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Syam, Fauzi and Rahmi, Elita and Arsyad, Arsyad (2019) Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. Undang: Jurnal Hukum, 1 (2). pp. 295-322. ISSN 2598-7933

Text Jurnal Undang-Eksistensi BUMD 2019.pdf Download (255kB)

Abstract

Artikel ini membahas implikasi yuridis pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) dan penerapannya pada regulasi BUMD di lingkungan Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digu-nakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian diketahui, berlakunya UU Pemda 2014 berim-plikasi terhadap eksistensi dan regulasi BUMD baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk, yaitu dalam hal bentuk hukum dan penamaan BUMD; persyaratan pendirian dan kelayakan usaha BUMD; penyertaan modal daerah dan kepemilikan modal dalam BUMD; organ BUMD; masa jabatan Direksi dan Dewas/Deris; dan campur tangan DPRD dalam operasional BUMD. Hasil penelitian juga menunjukkan belum ada satu pun Pemda di lingkung an Provinsi Jambi yang menindaklanjuti amanat Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 untuk menyesuaikan regulasi BUMD, dan dengan demiki-an potensial bertentangan dengan UU Pemda 2014 dan kebijakan pemer-intah pusat.

Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	BUMD; eksistensi dan konstruksi yuridis; UU Pemerintahan DaerahA. PendahuluanArtikel ini membahas implikasi yuridis pengaturan Badan Usaha Mi-lik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Dalam membahas implikasi yuridis tersebut, artikel ini mengambil regulasi BUMD di Provinsi Jambi (meliputi 12 daerah otonom: satu provinsi, dua kota, dan sembilan kabupaten) sebagai bahan kajiannya. Dengan bahasan tersebut akan diketahui apa saja implikasi yuridis dari UU Pemda Tahun 2014 terhadap BUMD terutama terkait dengan eksis-tensi dan konstruksi yuridisnya, dan bagaimana kesesuaian regulasi BUMD yang ada saat ini dengan yang dikehendaki UU Pemda Tahun 2014.Keberadaan BUMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga saat ini masih menimbulkan persoalan, baik dari sisi yuridis maupun tujuan. Dari sisi yuridis, pengaturan tentang BUMD
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Syam
Date Deposited:	30 Jan 2024 07:10
Last Modified:	30 Jan 2024 07:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61142

Actions (login required)

View Item