POLITIK HUKUM PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG BERKEADILAN

kamin, KAMIN POLITIK HUKUM PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG BERKEADILAN. Universitas Jambi. ISSN 1234

	Text Bab IV. Illegal Logging. Print.Terbuka.pdf Download (660kB)
	Text ABSTRAK. ILLEGAL LOGING.pdf Download (38kB)
	Text DAFTAR ISI. ILLEGAL LOGING.pdf Download (43kB)
	Text BAB I. Illegal Loging. Print.Terbuka.pdf Download (979kB)
	Text BAB VI. Illegal Logging. Print.Terbuka.pdf Download (265kB)
	Text Lembaran Persetujuan Pak Kamin005.pdf Download (281kB)
	Text Bab V. Illegal Logging. Print.Terbuka.pdf Download (520kB)
	Text BAB II. Illegal Logging. Print. Terbuka.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA. Illegal Logging. Print. Terbuka.pdf Download (512kB)
	Text BAB III. Illegal Logging. Print. Terbuka.pdf Download (747kB)
	Text COVER. ILLEGAL LOGING.pdf Download (41kB)
	Text Lembaran Pengesahan Pak Kamin002.pdf Download (344kB)

Abstract

Lahirnya UU Cipta Kerja sebagai Omnibus act yang merevisi dan mencabut beberapa pasal UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH, telah menimbulkan pertentangan hukum antara UU Cipta Kerja dengan UU dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu melanggar lex spesialis derogat lex generalis, yang menimbulkan ketidakadilan dalam upaya penegakan hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan filosofi, konsep dan perbandingan hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, pengaturan sanksi terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu akan dijatuhkan pidana penjara dan denda, dengan jangka waktu pidana penjara dan besaran dendanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana illegal logging yang dilakukan. Kedua, Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia belum mencerminkan keadilan karena materi muatan yang mengatur berkaitan dengan sanksi tindak pidana illegal logging tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat pertentangan berkaitan dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, formulasi sanksi terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia yang mewujudkan keadilan yaitu dilakukan dengan dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan penerapan double track system dalam penjatuhan sanksi, yaitu tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tetapi juga dapat diikuti dengan penjatuhan pidana tindakan kepada pelaku berupa kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya tindak pidana illegal logging, sebagai wujud pemenuhan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam pengaturan sanksi.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	KAMIN
Date Deposited:	13 Mar 2024 08:20
Last Modified:	13 Mar 2024 08:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/61921

Actions (login required)

View Item