PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

FILPAN FAJAR DERMAWAN, LAIA PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. UNIv jambi.

	Text COVER hasil akhir disertasi 77.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA hasil akhir disertasi 77.pdf Download (761kB)
	Text DAFTAR ISI hasil akhir disertasi 77.pdf Download (304kB)
	Text ABSTRAK hasil akhir disertasi 77.pdf Download (177kB)
	Text KATA PENGANTAR hasil akhir disertasi 77.pdf Download (301kB)
	Text Lembaran Pengesahan Filpan001.pdf Download (250kB)
	Text Lembaran Persetujuan Filpan001.pdf Download (179kB)
	Text BAB I hasil akhir disertasi 77.pdf Download (713kB)
	Text BAB II hasil akhir disertasi 77.pdf Download (634kB)
	Text BAB III hasil akhir disertasi 77.pdf Download (929kB)
	Text BAB IV hasil akhir disertasi 77.pdf Download (701kB)
	Text BAB VI hasil akhir disertasi 77.pdf Download (230kB)
	Text BAB V hasil akhir disertasi 77.pdf Download (956kB)

Abstract

Penelitian ini berpandangan bahwa terdapat harapan untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana korupsi secara efektif dan proporsional. Tujuan penelitian adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian kecil di luar pengadilan. 2)Untuk mengetahui alasan diperlukannya penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil. 3)Untuk menemukan model ideal dalam menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil di luar pengadilan dalam perspektif ius constituendum. Dengan tujuan tersebut maka rumusan masalah adalah: 1)Bagaimana pengaturan penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian kecil di luar pengadilan? 2)Urgensi penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil? 3.)Bagaimana model ideal penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil di luar pengadilan dalam perspektif ius constituendum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, menyistematisasi dan menginterpretasikan. Adapun hasil dari penelitian disertasi ini menunjukkan: 1)Pengaturan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia tidak memungkinkan diselesaikannya tindak pidana korupsi di luar pengadilan. 2)Urgensi bagi Indonesia untuk memiliki pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana korupsi di luar pengadilan sebagaimana diamanatkan UNCAC berdasarkan praktik dan pengaturan di Kanada, Malaysia, Perancis dan Belanda. 3)Model ideal dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di luar pengadilan ini sejalan dengan amanat UNCAC yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota PBB. Rekomendasi yang diberikan adalah: 1)Hendaknya Indonesia memiliki kaidah hukum yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana korupsi di luar pengadilan. 2)Hendaknya mekanisme judicial agreement sebagaimana diberlakukan oleh Perancis merupakan model ideal yang perlu Indonesia adopsi. 3)Perlu adanya pengaturan model ideal dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di luar pengadilan melalui judicial agreement atau perjanjian yudisial ini perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Indonesia.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Filpan Fajar Dermawan Laia
Date Deposited:	15 Mar 2024 04:06
Last Modified:	15 Mar 2024 04:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62069

Actions (login required)

View Item