ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Beny, siswanto ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DAN MALAYSIA. univ jambi.

	Text Cover-Beny.pdf Download (32kB)
	Text Bab VI-Beny.pdf Download (13kB)
	Text Lembaran Pengesahan Beny Siswanto001.pdf Download (263kB)
	Text Lembaran Persetujuan Beny Siswanto003.pdf Download (253kB)
	Text Kata Pengantar-Beny.pdf Download (252kB)
	Text Daftar Isi-Beny.pdf Download (15kB)
	Text Bab I-Beny.pdf Download (763kB)
	Text Bab II-Beny.pdf Download (266kB)
	Text Bab III-Beny.pdf Download (498kB)
	Text Bab IV-Beny.pdf Download (557kB)
	Text Bab V-Beny.pdf Download (249kB)
	Text Daftar Pustaka-Beny.pdf Download (165kB)
	Text Abastrak-Beny.pdf Download (14kB)
	Text DISERTASI FULL-Beny.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis urgensi asas ultimum remidium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia; dan 3) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan hukumnya tentang formulasi asas ultimum remedium dalam menjamin kepastian hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sehingga dapat dilakukan sebagai pembaruan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doctrinal research dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia bahwa Negara Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih tetap memperhatikan asas ultimum remedium sebagai upaya pertama dengan penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata terhadap tindak pidana lingkungan hidup sedangkan negara Malaysia sudah tidak mempertahankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup; 2) Urgensi asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tetap memperhatikan asas ultimum remedium bahwa asas ini bertujuan untuk menghindari over criminalization bahwa pidana sebagai alat termuktahir yang dimiliki oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga hukum pidana tersebut dapat diikuti oleh bentuk sanksi lainnya. Pemberian sanksi pidana dalam UUPPLH sebagai obat terakhir jika sanksi administratif tidak dilaksanakan merupakan salah satu upaya penerapan asas ultimum remedium. Pemberian sanksi pidana sebagai asas ultimum remedium akan meningkatkan kesadaran terutama bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar; 3) Formulasi asas ultimum remedium dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bahwa penguatan asas ultimum remedium dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang penganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan aset perusahaan. Revisi perlu dilakukan tidak hanya karena perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral melainkan juga karena mengikuti perkembangan internasional yang menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan lebih kepada penerapan asas ultimum remedium.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Depositing User:	SISWANTO
Date Deposited:	15 Mar 2024 06:55
Last Modified:	15 Mar 2024 06:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62094

Actions (login required)

View Item