REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I "GANJA"

Gamal Burmawi, Aditya (2024) REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I "GANJA". S2 thesis, Hukum Pidana.

Text TESIS-ADITYA GAMAL BURMAWI-P2B120093.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I "ganja". 2) untuk mengetahui formulasi yang tepat bagi rumusan pasal terkait tindak pidana narkotika golongan I “ganja”. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian normatif ini adalah: 1) apa yang menjadi urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika golongan 1 "ganja" 2) bagaimana formulasi yang tepat bagi prosedur penanganan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika golongan I?. Dengan isu hukum dan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi sumber polemik di mana ketidak jelasan akan istilah, ketidak jelasan perihal pasal yang memuat ketentuan pidana dan pergeseran status terhadap ganja yang telah di dekriminalisasi oleh mayoritas Negara anggota PBB memantik harapan bagi perubahan yang signifikan bagi hukum pidana indonesia 2) Dengan adanya kesalahan dalam pola penerapan yang ditemukan di lapangan maupun dalam Undang-undang ini diharapkan dilakukannya reformulasi terhadap Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan nilai-nilai zaman sekarang. 1) Diperlukan pembaharuan UU Narkotika baru atau menyingkirkan sepenuhnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak menciptakan suasana yang membingungkan dalam hal memperoleh potensi ekonomi akan manfaat ganja secara maksimal, Diperlukan lembaga berskala nasional untuk memberikan regulasi maupun perlindungan dan pemulihan dalam hal rehabilitasi maupun lembaga lain yang dapat mendulang keuntungan bagi negara, lembaga ini nantinya dapat diharapkan mencapai tujuan dengan baik yang bersifat ramah keluarga, mengayomi, dan berintegritas. 2) kepada pembuat aturan perundang-undangan yang tidak lain adalah Pemerintah maupun kuasa penuh Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan cermat terkait perubahan-perubahanyang diharapkan dalam Undang-undang Narkotika yang baru. Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, Ganja.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Burmawi
Date Deposited:	20 Mar 2024 06:47
Last Modified:	20 Mar 2024 06:47
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62266

Actions (login required)

View Item