DESAIN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ELCAPUTERA, ARIE DESAIN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Univ jambi.

	Text COVER-1.pdf Download (40kB)
	Text BAB I.pdf Download (589kB)
	Text Lembaran Persetujuan arie001.pdf Download (171kB)
	Text Lembaran Pengesahan arie001.pdf Download (260kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)
	Text BAB VI.pdf Download (52kB)
	Text FULL DISERTASI ARIE.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)

Abstract

UUD 1945 dibentuk menurut cara yang istimewa, dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur walaupun demikian bukan berati tidak dapat diubah. Keberadaan UUD 1945, sedari awal sudah didesain sebagai konstitusi yang bersifat sementara. Untuk mengatasi hal tersebut para pendiri bangsa (founding father) sudah memberikan ruang dalam Pasal 37 UUD 1945 sebagai sarana dalam melakukan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis dan mengkritisi Konstruksi Yuridis Perubahan Konstitusi di Indonesia. Untuk menemukan Mekanisme perubahan konstitusi yang demokratis di Indonesia. Untuk menemukan desain dan gagasan/format Ideal Perubahan Konstitusi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah Konstruksi Yuridis Perubahan Konstitusi di Indonesia.? Bagaimana Mekanisme Perubahan Konstitusi Yang Demokratis di Indonesia.? Bagaimana Desain Ideal Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis penalaran analogikal doktrin hukum dan preseden serta metode berpikir kefilsafatan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi yuridis perubahan UUD 1945 dapat dilihat dari UUD itu sendiri yang mendesain perubahan UUD 1945 melalui Pasal 37. Kemudian prosedur perubahan konstitusi yang demokratis dilakukan secara inklusif dengan pelibatan aktif warga negara dalam proses perubahan konstitusi mulai dari tahap perencanaan, pembahasan dan pengesahan. Selain itu memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review terhadap naskah akhir UUD 1945 yang telah dibahas melalui MPR. Penelitian merekomendasikan bahwa usulan perubahan UUD 1945 dapat diusulkan oleh cabang kekuasaan negara presiden, bersama dengan DPR dan DPD serta Masyarakat sebagai bagian dari prinsip kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kemudian pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan review terhadap UUD 1945.

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ARIE ELCAPUTERA
Date Deposited:	25 Mar 2024 06:32
Last Modified:	25 Mar 2024 06:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62369

Actions (login required)

View Item