PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sudiharsono, Sudiharsono (2024) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text TESIS.SUDIHARSONO.P2B122035..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover Tesis Sudiharsono .pdf Download (138kB)
	Text Persetujuan Tesis Sudiharsono .pdf Download (170kB)
	Text Pengesahan Tesis Sudiharsono .pdf Download (254kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (187kB)
	Text BAB I.pdf Download (512kB)
	Text BAB V.pdf Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (413kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Indonesia. Adapun rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (cases approach). Hasil akhir menunjukan bahwa: Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice hanya diatur dalam sejumlah peraturan lembaga yakni Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di Indonesia harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang baik materil maupun formil (hukum acara) agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Selain itu juga memberikan kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Pembaharuan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk segera dilakukan agar paradigma restoratif justice dapat segera diintrodusir ke dalam norma-norma hukum yang baru. Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Kebijakan Hukum Pidana, Restorative Justice.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sudiharsono
Date Deposited:	04 Apr 2024 06:32
Last Modified:	14 Jun 2024 02:42
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62381

Actions (login required)

View Item