Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Sy, Ristyn Karisma Ayu (2024) Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (195kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (90kB)
	Text BAB I.pdf Download (510kB)
	Text BAB V.pdf Download (95kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (428kB)
	Text TESIS - RISTYN KARISMA AYU SY.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, serta Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Majelis KPPU didasarkan pada PERKPPU 4 Tahun 2009 yang dibuat untuk mengakomodir Pasal 47 UU 5 Tahun 1999, sehingga kedudukannya merupakan di atas dari PP 57 Tahun 2010. Serta Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis KPPU pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan yakni menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam menentukan besaran denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah tidak membuat Terlapor merasa jera, namun sebaliknya Terlapor akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang semestinya. Sebagaimana pada Putusan Majelis KPPU terlihat adanya disparitas karena dalam menentukan nilai denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dengan hanya mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 pada Terlapor, yakni KPPU tidak memberikan denda maksimal pada pelanggar sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan KPPU menentukan besaran denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh, terutama dengan mempertimbangkan keuntungan yang telah diperoleh oleh perusahaan pelanggar selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dan seharusnya Majelis KPPU juga melihat dampak negatif yang dilakukan pelaku usaha dalam kurun waktu terjadinya pelanggaran guna menghindari ketidakadilan pada masyarakat dan memberikan ketakutan tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar UU 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Restrukturisasi, Perusahaan, Sanksi, Pertimbangan, Akibat.

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Restrukturisasi, Perusahaan, Sanksi, Pertimbangan, Akibat.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	RISTYN KARISMA AYU. SY
Date Deposited:	28 Mar 2024 07:20
Last Modified:	28 Mar 2024 07:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62460

Actions (login required)

View Item