AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Elkas, Putri Nabilah (2024) AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. S1 thesis, HUKUM BISNIS.

	Text SKRIPSI PUTRI NABILAH ELKAS B10020326.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)
	Text Cover skripsi Putri Nabilah Elkas B10020326.pdf Download (83kB)
	Text persetujuan pengesahan putri nabilah elk.pdf Download (233kB)
	Text Abstrak Putri Nabilah Elkas B10020326.pdf Download (132kB)
	Text BAB I skripsi Putri Nabilah Elkas B10020326.pdf Download (354kB)
	Text BAB IV kesimpulan Putri Nabilah Elkas B10020326.pdf Download (130kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Putri Nabilah Elkas B10020326.pdf Download (179kB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan agunan dalam pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengikatan agunan dalam pembiayaan modal kerja perbankan syariah menurut perundang-undangan Indonesia. Rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Agunan dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah?, Bagaimana Sistem Pengikatan Agunan Dalam Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah Menurut Perundang- Undangan Indonesia? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan Pembahasan: Bahwa perbankan syariah menggunakan agunan pada pembiayaan modal kerja mudharabah sebagai tindakan hati-hati bank dalam mengalokasikan dananya, dan agunan tersebut tidak dapat langsung digunakan. Agunan hanya dapat digunakan jika terbukti bahwa nasabah melanggar perjanjian. Hal ini juga dianggap sebagai implementasi dari surah Al-Baqarah ayat 283. Selain itu, sudah seharusnya ada pengembangan atau penyusunan konsep agunan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk mengganti kata 'agunan' menjadi 'rahn'. Perbankan syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah "hak tanggungan dan fidusia sebagai Agunan", tetapi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dijamin oleh hak tanggungan yang berlaku di negara Indonesia. Tujuan pembebanan tersebut adalah untuk mempermudah penyelesaian pembiayaan jika gagal ketika pembiayaan dilakukan dengan prinsip syariah, maka pengikatan agunan seharusnya dilakukan dengan prinsip syariah. Namun, dalam kenyataannya, pengikatan agunannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Hukum Perdata Indonesia.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ELKAS
Date Deposited:	01 Apr 2024 06:50
Last Modified:	01 Apr 2024 06:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62546

Actions (login required)

View Item