KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Leonardi, Syafira Putri (2024) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
SKRIPSI FULL SYAFIRA PUTRI LEONARDI FIX.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
COVER.pdf

Download (344kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (344kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (367kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (368kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (13kB)
[img] Text
BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB 4 PENUTUP.pdf

Download (127kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (575kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mencari tahu bagaimana kebijakan hukum pidana atas sanksi denda terkait tindak pidana narkotika. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini, yaitu: 1)Bagaimana pengaturan terhadap sanksi denda dalam tindak pidana narkotika, dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang penulis terapkan yakni yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang penulis pergunakan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa 1) Pidana denda yang diputuskan oleh pengadilan atas terpidana Narkotika tidak bisa dilangsungkn atau dieksekusi. Secara spesifik, terpidana Narkotika seluruhnya tidak perlu membayarkan denda, melainkan menggantinya dengan hukuman penjara alternatif, sebab besaran denda minimum yang dituangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap terlalu tinggi bahkan tidak masuk akal. Dalam upaya memperbaharui peraturan hukum pidana sehubungan dengan penegakan sanksi pidana denda terhadap kejahatan Narkotika, terdapat dua solusi yang diajukan, yakni konfiskasi harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, serta revisi tata cara pelaksanaan pidana denda dalam kerangka UU Narkotika.

Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Narkotika, Sanksi Denda, Kebijakan Hukum Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: LEONARDI
Date Deposited: 07 May 2024 01:51
Last Modified: 07 May 2024 01:51
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63317

Actions (login required)

View Item View Item