PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

QOTHRUNNADA LUBIS, RIZKY SHARFINA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text FULL SKRIPSI REPOSITORY RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text COVER SKRIPSI RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Download (295kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRACT_SKRIPSI RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Download (487kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Download (934kB)
	Text BAB KESIMPULAN SKRIPSI RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LIBIS.pdf Download (272kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI RIZKY SHARFINA QOTHRUNNADA LUBIS.pdf Download (404kB)

Abstract

Belum ada pengaturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai kewajiban Penuntut Umum di Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual seperti memasukkan Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.Hal ini disebabkan karena sudah ada lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban, yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan dan tumpang tindih kewenangan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi anak korban kekerasan seksual, khususnya pada tahap penuntutan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekosongan norma dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup revisi dan pembaruan regulasi yang ada, serta penerapan dan penguatan instrumen hukum internasional. Kerjasama antarlembaga dan peningkatan kapasitas penegak hukum juga penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa anak- anak korban kekerasan seksual dapat menerima perlindungan hukum yang adekuat dan pemulihan yang mereka butuhkan untuk membangun kembali. Kata kunci: Perlindungan hukum, kekerasan seksual, kekosongan norma, korban

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	LUBIS
Date Deposited:	07 May 2024 07:02
Last Modified:	04 Jul 2024 08:13
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63342

Actions (login required)

View Item