PENYELESAIAN SECARA RESTORATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Agustin, Lidya (2024) PENYELESAIAN SECARA RESTORATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text abstrak.pdf Download (591kB)
	Text bab 1.pdf Download (551kB)
	Text bab 4.pdf Download (522kB)
	Text dapus.pdf Download (581kB)
	Text Lembar pengesahan.pdf Download (435kB)
	Text Skripsi full bangett.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2022 berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh Transparency International, Indonesia berada di posisi ke 110 dari 180 negara dengan skor 34. Oleh karena itu sangat penting suatu negara memiliki mekanisme yang ekfektif terutama dalam mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindakan korupsi. Penelitian ini membahas Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengaturan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual, perundang- undangan, kasus, dan tipe penelitian yuridis normatif. Fokusnya adalah pada mekanisme pengembalian kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan, serta tantangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus korupsi mengurangi beban anggaran negara karena tidak perlu memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana. Namun, temuan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 4 UU No. 31/1999, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AGUSTIN
Date Deposited:	15 May 2024 07:44
Last Modified:	04 Jul 2024 06:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63679

Actions (login required)

View Item