Perlindungan hukum pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa - menyewa di kota jambi

Melza putra, Febtri (2024) Perlindungan hukum pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa - menyewa di kota jambi. S1 thesis, Hukum perdata.

	Text cetak FINAL SKRIPSI FEBTRI MELZA PUTRA B10019469 (1) (1).pdf Download (762kB)
	Text COVERR.pdf Download (72kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (209kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB 1.pdf Download (291kB)
	Text KESIMPULAN.pdf Download (96kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha sewa kendaraan roda empat jika mengalami kerugian akibat konsumen yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa kendaraan yang telah disepakati bersama serta Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab konsumen yang telah melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa kendaraan roda empat. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha tehadap konsumen yang melakukan melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat? Serta 2) Bagaimana penyelesaian tanggung jawab konsumen sewa kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian sewa kendaraan yang tekah disepakati? Skripsi ini ditulis menggunakan tipe penelitian empiris yuridis. Skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa 1) perlindungan hukum pelaku usaha sewa kendaraan roda empat jika mengalami kerugian akibat konsumen yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa sejatinya sudah diatur secara lengkap dalam peraturan�peraturan hukum seperti dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam KUHPerdata, Adapun pasal-pasal yang berisi mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa yaitu pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, dan tedapat pula dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kesepakatan yang disepakati dalam sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji sehinggsa wajib untuk dipenuhi prestasi-prestasinya 2) Adapun pertanggung jawaban melalui jalur hukum ditempuh untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran berat diselesaikan melalui jalur hukum untuk menimbulkan efek jera demi mewujudkan iklim bisnis yang kondusif.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Depositing User:	PUTRA
Date Deposited:	17 May 2024 03:10
Last Modified:	17 May 2024 03:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63839

Actions (login required)

View Item