PENYELESAIAN SENGKETA PADA PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2010)

FRENLY PURBA, STEVAN (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PADA PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2010). S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text FULL SKRIPSI STEVAN FRENLY PURBA_B10018094.pdf Download (4MB)
	Text 1 Cover.pdf Download (55kB)
	Text ACC PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text 5 ABSTRAK.pdf Download (49kB)
	Text 8 BAB I.pdf Download (211kB)
	Text 11 BAB IV.pdf Download (44kB)
	Text 12 DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (154kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa pada lelang paket pembukaan areal pra konstruksi tahan III, bandar udara Muaro Bungo anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2008 dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan untuk mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha dalam lelang paket pembukaan areal dan pra konstruksi tahap III, bandar udara Muaro Bungo anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2008 dalam KPPU. Adapun yang menjadi Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa pada lelang paket pembukaan areal pra konstruksi tahan III, bandar udara Muaro Bungo anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2008 dalam KPPU dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam lelang paket pembukaan areal dan pra konstruksi tahap III, bandar udara Muaro Bungo anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2008 dalam KPPU. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu KPPU berwenang untuk memeriksa suatu proyek kerjasama pemerintah dan swasta.. Selanjutnya Pada Lelang Paket Pembukaan Areal Dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muaro Bungo point putusan tersebut telah menjadi tanggung jawab penuh bagi para terlapor dalam tindakan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dipandang dari sifat putusan KPPU yang otomatis memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya tidak diajukan keberatan dan penegakan melalui mekanisme penetapan untuk eksekusi ke Pengadilan Negeri maka seharusnya proses hukum berikutnya adalah upaya hukum eksekusi yang didasarkan pada penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Kata kunci: Jasa Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Tender, Lelang, Persekongkolan

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	PURBA
Date Deposited:	27 May 2024 03:26
Last Modified:	27 May 2024 03:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64069

Actions (login required)

View Item