PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR)

Gulo, Alexia Ani Darmawati (2024) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR). S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (920kB)
	Text cover_Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (74kB)
	Text Persetujuan dan Pengesahan Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (171kB)
	Text Pernyataan Orisinalitas Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (89kB)
	Text Abstrak Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (103kB)
	Text BAB 1 Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (277kB)
	Text BAB IV Kesimpulan Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (214kB)
	Text Daftar Pustaka Alexia Ani Darmawati Gulo_B10020066_Skripsi.pdf Download (222kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum terhadap penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Mtr, dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pertangungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku tidak sesuai dengan keadilan yang substantif. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memahami faktor dan pertimbangan hukum yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara korupsi. Dalam putusan hakim terdakwa Ramang A.Md dijatuhi Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji karena karena kekuasaan atau kewenangnannya, namun seharusnya terdakwa Ramang A.md patut dijatuhi dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 65 KUHP dengan unsur seseorang pegawai negei yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan menyalahgunakan kekuasaannnya dan dalam keadaan tertentu. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Yuridis Normatif, kewenangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Gulo
Date Deposited:	03 Jun 2024 08:29
Last Modified:	04 Jul 2024 07:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64343

Actions (login required)

View Item