Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Hariandja, Ruben Barcelona (2024) Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (16kB)
	Text BAB 5.pdf Download (105kB)
	Text BAB I.pdf Download (287kB)
	Text COVER.pdf Download (67kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (269kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1)untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum dan 2)untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pengaturan Peninjauan Kembali dalam perspektif Kepastian Hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum? Dan 2)Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif kepastian hukum? Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan Pendekatan Historis (historical approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukan: 1)Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dimana disebutkan bahwa pembatasan PK pidana hanya boleh dilakukan satu kali telah menutup ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan, namun pada saat ini secara faktual pengajuan PK tetap hanya dibatasi satu kali karena beberapa saat setelah adanya putusan MK tersebut MA kemudian mengeluarkan SEMA Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan PK hanya dapat dilakukan satu kali dengan alasan peninjauan kembali lebih dari sekali dapat menghambat pelaksanaan putusan yang sudah final, menciptakan ketidakpastian hukum, dan meningkatkan banjir jumlah perkara PK di Mahkamah Agung. 2)Kebijakan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana dalam persfektif kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan yang mana pembaharuan hukum acara pidana. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyempurnakan / merevisi aturan khususnya terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar terjadi keseragaman, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tidak akan menyulitkan jika diterapkan dalam proses penegakan hukum. Kata kunci: Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali, dan Kepastian Hukum EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES FOR JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL CASES IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY ABSTRACT The objectives of this research are: 1)to know and analyze how the regulation of Judicial Review (PK) after the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 in the perspective of Legal Certainty and 2)to know and analyze the criminal law policy regarding the regulation of Judicial Review in the perspective of Legal Certainty. With these objectives, the problems discussed are: 1) How is the regulation of Judicial Review (PK) after Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 in the perspective of Legal Certainty? And 2)How is the criminal law policy on the regulation of judicial review in the perspective of legal certainty? With these problems, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, case approach and historical approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorizing, systematizing, and interpreting. The research results show: 1)After the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 dated March 6, 2014 where it was stated that the limitation of criminal review can only be done once has closed the space for the fulfillment of a sense of justice, but at this time factually the submission of a review is still only limited to once because a few moments after the Constitutional Court's decision the Supreme Court then issued SEMA No. 17 of 2014 which states that the request for a review can only be done once on the grounds that reviewing more than once can hamper the implementation of final decisions, create legal uncertainty, and increase the flood of the number of PK cases in the Supreme Court. 2) Policies on extraordinary legal remedies for judicial review of criminal cases in the perspective of legal certainty, need to be reformed which is the reform of criminal procedural law. Recommendations to policy makers, in this case the President and the House of Representatives (DPR) to perfect / revise the rules, especially related to extraordinary legal remedies for judicial review of criminal cases after the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013, namely in Act Number 14 of 1985 jo. Act Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court and Act Number 3 of 2009 concerning Judicial Power so that there is uniformity, does not cause different interpretations, so that it will not make it difficult if applied in the law enforcement process. Keywords: Extraordinary Legal Remedies, Judicial Review, and Legal Certainty

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ruben Barcelona Hariandja
Date Deposited:	11 Jun 2024 06:32
Last Modified:	14 Jun 2024 02:25
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64523

Actions (login required)

View Item