Rivaldiansyah, Muhamad (2024) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
COVER SKRIPSI.pdf Download (129kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (283kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (474kB) |
![]() |
Text
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.pdf Download (304kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.pdf Download (226kB) |
![]() |
Text
kata pengantar Muhamad Rivaldiansyah.pdf Download (588kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI _ MUHAMAD RIVALDIANSYAH.pdf Download (269kB) |
![]() |
Text
BAB 1 MUHAMAD RIVALDIANSYAH.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
BAB 4 MUHAMAD RIVALDIANSYAH.pdf Download (405kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA _ MUHAMAD RIVALDIANSYAH.pdf Download (727kB) |
![]() |
Text
FULL TEXT SKRIPSI MUHAMAD RIVALDIANSYAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) |
Abstract
Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu, berjalannya hukum senada dengan perkembangan di tengah masyarakat dimana dalam pembetukan hukum sendiri perlu mempertimbangkan substansi , struktur dan budaya hukum dimana dalam tujuan hukum sendiri mencakup kepastian , kemanfaatan, dan keadilan hukum, penerlitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut peraturan perundang–undangan, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di indonesia, dimana dalam pengaturannya sendiri paralegal diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang merupakan turunan dari undang- undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dimana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis Normatif, dimana isu yang diangkat adalah kekaburan Norma dari peraturan yang ada terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Bahwa dengan adanya pemberian penghargaan yang diberikan kepada paralegal terkait penyelesaian konlik di masyarakat memberikan isu yang baru bahwa sejatinya tidak ada kebijakan yang jelas terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan serta seharusnya, pemerintah mempertegas kedudukan paralegal tersendiri dalam aturannya dan menghapus kebijakan paralegal justice award jika tidak ada kedudukan yang jelas dari paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan tercapainya keadilan serta , kemanfaatan di tengah masyarakat. Kata kunci: Kedudukan, Paralegal, Tindak Pidana Ringan
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Rivaldiansyah |
Date Deposited: | 06 Jun 2024 04:45 |
Last Modified: | 06 Jun 2024 04:46 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64609 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |