Pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Perspektif Kepastian Hukum

PRAMONO, ADITYA (2024) Pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Perspektif Kepastian Hukum. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text 1. TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text 2. COVER.pdf Download (87kB)
	Text 3. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (403kB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf Download (64kB)
	Text 5. BAB 1.pdf Download (263kB)
	Text 6. BAB 5.pdf Download (12kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat ini dan pengaturan ke depannya terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perspekstif kepastian hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah bagaimana pengaturan BPHTB saat ini dan pengaturan BPHTB ke depan terhadap program PTSL dalam perspekstif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan menggunakan teori hak milik atas tanah, politik hukum, kepastian hukum, kewenangan dan teori kebijakan pemerintah. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan tentang pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL saat ini adalah belum adanya keseragaman karena ada daerah yang memberlakukan pembebasan BPHTB dan ada yang tidak dan (2) Pengaturan ke depannya mengenai pengenaan BPHTB dalam program PTSL hendaknya dibuat pasal khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembebasan pajak BPHTB dalam program PTSL: Rekomendasi kepada : 1) kepada pembuat kebijakan agar membuat regulasi yaitu membuat pasal khusus yang memuat tentang pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL untuk kepastian dan keseragaman hukum. 2) Agar dalam perumusuan pasal mengenai pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL peranan politik hukum dijadikan acuan dalam perumusan pasal, mengenai pembebasan pengenaan BPHTB tersebut. Kata Kunci : BPHTB, Kepastian Hukum dan PTSL.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Aditya Pramono
Date Deposited:	07 Jun 2024 06:51
Last Modified:	07 Jun 2024 06:51
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64741

Actions (login required)

View Item