Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

Sunandar, Prawira (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas. S2 thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 1. Cover.pdf Download (247kB)
	Text 2. Persetujuan Pembimbing.pdf Download (137kB)
	Text 3. Pengesahan Tesis.pdf Download (173kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (106kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (478kB)
	Text 6. Daftar Pustaka.pdf Download (206kB)
	Text 7. Full Tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dan akibat hukum pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanpa adanya Notulen Rapat. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Notaris dibebankan tanggungjawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan, dalam hal ini membuat akta autentik. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menbuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas RUPS suatu Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh Notaris yang terbukti di pengadilan, maka Notaris harus mempertanggungjawabkannya baik secara administrasi, perdata, maupun kode etik sesuai ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris, bahkan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP. Walaupun Akta PKR merupakan akta Partij yang dibuat berdasarkan keterangan penghadap, namun dalam pembuatan Akta PKR Notaris wajib memperhatikan dan memeriksa syaratsyarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan karena akan menentukan sah atau tidaknya keputusan RUPS. Akibat hukum Akta PKR atas RUPS suatu Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi syarat adalah akta otentik menjadi kehilangan keotentikannya yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Notaris harus menjamin keotentikan akta tidak terganggu, dengan memperhatikan aspek pembuktian lahiriah, formil dan materil untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak sehingga tujuan utama dari akta otentik dapat tercapai.dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada peserta rapat

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Prawira Sunandar
Date Deposited:	12 Jun 2024 04:46
Last Modified:	12 Jun 2024 04:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65056

Actions (login required)

View Item