Fahlevi, Muhammad Rianda (2024) URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA. S1 thesis, Hukum Tata Negara.
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Lembar Persetujun & Pengesahan.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Abstrak.pdf Download (12kB) |
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Bab 1.pdf Download (415kB) |
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Bab 4.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
B10020203_Muhammad Rianda Fahlevi_Daftar Pustaka.pdf Download (137kB) |
Abstract
Kepresidenan merupakan lembaga eksekutif, dan regulasi yang jelas dan terperinci tentang kewenangan dan tanggung jawab presiden akan sangat penting bagi stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Pembentukan Undang-undang lembaga kepresidenan membantu dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan melalui suatu bentuk pemisahan kekuasaan yang kongkret. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak positif dan negatif dari pembentukan UU Lembaga Kepresidenan terhadap stabilitas pemerintahan, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, dan hak asasi manusia, serta mengkaji sejauh mana pembentukan UU Lembaga Kepresidenan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan stabilitas politik dan sosial. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan RUU Lembaga Kepresidenan Tahun 2001. Berdasarkan analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari berupa penyalahgunaan wewenang dan tumpang tindih peran lembaga kepresidenan sehingga dapat mewujudkan stabilitas dalam pemerintahan. Implikasi tidak adanya undang-undang tentang lembaga kepresidenan di Indonesia adalah adanya potensi terjadinya ataupun terulangnya penyimpangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu saat sebelum pada masa orde baru, orde lama dan era reformasi. Kata Kunci: Urgensi, Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan, Presiden
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | FAHLEVI |
Date Deposited: | 12 Jun 2024 06:36 |
Last Modified: | 03 Sep 2025 02:02 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65081 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |