PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PENJABAT (PJ) GUBERNUR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PEVI, SUNDARI (2024) PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PENJABAT (PJ) GUBERNUR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, HUKUM TATA NEGARA.

	Text skripsi pevi B10020002 (1).pdf Download (2MB)
	Text coveer.pdf Download (147kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (255kB)
	Text abstraak.pdf Download (358kB)
	Text Bab 1 (satu).pdf Download (408kB)
	Text bab 4 (empat).pdf Download (11kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (259kB)

Abstract

Penundaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menimbulkan permasalahan yang dimana penundaan pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di berbagai daerah sehingga perlu adanya tindakan yang diambil untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah, adapun mekanisme yang digunakan yaitu dengan mekanisme pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah yang tentunya hal ini menimbulkan problematik terkait Mekanisme dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengisian kekosongan jabatan oleh penjabat kepala daerah, serta kurangnya partisipasi yang melibatkan peran masyarakat dalam pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah sehingga mengurangi nilai-nilai demokrasi yang ada indonesia, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia dan untuk menganalisis pengisian penjabat kepala daerah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh penjabat (PJ) kepala daerah telah diatur oleh undang-undang akan tetapi aturan tersebut masih belum mengatur secara spesifik terkait prosedur, kewenangan ataupun batas masa jabatan penjabat kepala daerah serta mekanisme pengangkatan penjabat yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Kata kunci : kekosongan jabatan, penjabat, kepala daerah

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sundari
Date Deposited:	13 Jun 2024 02:14
Last Modified:	13 Jun 2024 02:14
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65204

Actions (login required)

View Item