Pengaturan Terhadap Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Awdia Ramadani, Atifa (2024) Pengaturan Terhadap Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Perundang-Undangan. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Skripsi_Atifa Awdia Ramadani.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover .pdf Download (91kB)
	Text Halaman Persetujuan.pdf Download (102kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (153kB)
	Text Abstrak.pdf Download (37kB)
	Text BAB I.pdf Download (303kB)
	Text BAB IV.pdf Download (41kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (189kB)

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerja yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan terutama didaerah perkotaan, yang berperan penting dalam membantu urusan kerumah tanggaan. Regulasi yang mengatur PRT dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT), namun pengaturan tersebut bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif seperti perlindungan terhadap upah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan upah bagi PRT dalam Peraturan Perundang-Undangan saat ini dan 2) bagaimana kebijakan pengaturan upah bagi Pekerja Rumah Tangga untuk kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekataan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil yang diperoleh yaitu, pengaturan tentang upah pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023, hanya diperuntukkan bagi pekerja sektor formal saja dan telah mengenyampingkan PRT dalam pengaturannya. Namun demikian, terdapat berbagai aturan dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam ditingkat internasional maupun nasional yang bisa dijadikan landasan. Meskipun berbagai regulasi tersebut dapat digunakan dalam melindungi PRT secara hukum, namun Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT tetap harus disahkan untuk memenuhi berbagai hak PRT. formalisasi hubungan kerja, dengan cara mewajibkan persyaratan kontrak kerja tertulis atau pernyataan keterangan tertulis, meliputi jam kerja normal, persyaratan lembur, pengupahan, termasuk pembayaran dengan barang jika ada, pemotongan yang disepakati, dan jangka waktu upah dan metode pembayaran, merupakan langkah yang dapat diambil mengingat adanya kekhasan pada sektor pekerjaan PRT. Kata kunci: Pengaturan; Upah; Pekerja Rumah Tangga.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pengaturan; Upah; Pekerja Rumah Tangga.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAMADANI
Date Deposited:	13 Jun 2024 07:32
Last Modified:	13 Jun 2024 07:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65254

Actions (login required)

View Item