KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENGUKUR KESADARAN HUKUM TAAT PAJAK DI PROVINSI JAMBI

RAMBE, SARTIKA NAULI (2024) KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENGUKUR KESADARAN HUKUM TAAT PAJAK DI PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Hukum Administrasi Negara.

	Text SKRIPSI SARTIKA NAULI RAMBE.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text COVER SARTIKA.pdf Download (277kB)
	Text Persetujuan Pengesahan Sartika.pdf Download (543kB)
	Text ABSTRAK SARTIKA.pdf Download (486kB)
	Text BAB I SARTIKA.pdf Download (582kB)
	Text BAB KESIMPULAN SARTIKA.pdf Download (418kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SARTIKA.pdf Download (523kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui, kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan taat pajak kendaraan beremotor. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan peraturan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu potensi terbesar dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, namun masih banyak masyarakat yang tidak taat pajak yang mengakibatkan pemerintah daerah harus membuat suatu upaya guna untuk mendapatkan pajak baru dan berharap untuk masyarakat mau untuk membayar pajak nya. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dimana adanya kewenangan yang dimiliki Gubernur Provinsi Jambi ini, setiap akan dilaksanakannya kebijakan tersebut Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Gubernur. Metode Penelitian ini dilakukan melalui hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, lokasi penelitian berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi pada tahun 2020 ada sejumlah 2,185,414 Unit kemudian wajib pajak yang taat membayar pajak hanya 665,831 Unit sehingga persentase yang bayar hanya 30%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 56,723 unit. Pada tahun 2021 ada sejumlah 2,319,596 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 676,426 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 51,491 unit. Pada tahun 2022 sebanyak 2,464,567 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 729,908 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 95,260 unit. Dimana faktanya dapat menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih optimal kembali dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pentingya membayar pajak tepat waktu. Kata Kunci: Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Hukum.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rambe
Date Deposited:	28 Jun 2024 07:25
Last Modified:	28 Jun 2024 07:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65719

Actions (login required)

View Item