WULANDARI, CICI (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO. S1 thesis, Hukum Pidana.
![]() |
Text
SKRIPSI FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (46kB) |
![]() |
Text
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (523kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (34kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (311kB) |
![]() |
Text
KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (34kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB) |
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyebab terjadinya PETI, penegakan hukum terhadap PETI dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Bungo. Dengan tujuan tersebut maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah kabupaten Bungo?apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap peti di wilayah kabupaten bungo tersebut?. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut keterangan Kepolisian bahwa kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan upaya penegakan hukum menurut Undang-Undang Minerba. Tetapi pada kenyataan di lapangan praktek tambang illegal masih ada, dimana masyarakat bekerja menambang menggunakan mesin yang berdaya eksplorasi yang cukup besar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab menurut kepolisian daerah jambi diantaranya Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya sarana, fasilitas, dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar, kemudian faktor lokasi tempat dilakukan penambangan emas tanpa izin yang terpencil dan jauh dari kota. Penelitian ini merekomendasikan dalam upaya pengawasan pada penambangan emas illegal seharusnya dilakukan di seluruh penjuru kawasan yang potensial penambangan, tidak hanya dikawasan yang mudah dijangkau petugas. Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan emas tanpa izin, wilayah bungo
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Wulandari |
Date Deposited: | 28 Jun 2024 08:14 |
Last Modified: | 28 Jun 2024 08:14 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65770 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |