Nurmala Putri, Sesyi and Usman, Usman and Liyus, Herry (2024) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kerahasiaan Intelijen Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. S2 thesis, Fakultas Hukum.
![]() |
Text
Tesis Sesyi revisi benar.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
COVER TESIS.pdf Download (363kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.pdf Download (467kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (690kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (756kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (502kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (550kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis perumusan tindak pidana kerahasiaan Intelijen negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan terhadap kerahasiaan Intelijen negara menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perumusan tindak pidana kerahasiaan Intelijen negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia intelijen negara merupakan tindak pidana politik, hal ini karena dilakukan terhadap kekuasaan atau oleh pemegang kekuasaan yaitu personil intelijen. Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia intelijen di Indonesia terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan kedua-duanya masih berlaku; dan 2) Kebijakan terhadap kerahasiaan Intelijen negara menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang yaitu perbaikan dilakukan mulai dari revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, pembaruan hukum acara pidana, hingga kebijakan formulasi tindak pidana terhadap intelijen negara yang akan datang harus menjawab kelemahan-kelemahan yang ada yaitu dengan mencantumkan kualifikasi tindak pidana, pengaturan permufakatan jahat, dan pedoman pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kerahasiaan Intelijen Negara.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > KD England and Wales > KDC Scotland |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sesyi Nurmala Putri |
Date Deposited: | 01 Jul 2024 03:10 |
Last Modified: | 01 Jul 2024 03:11 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65883 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |