PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Di Bawaslu Provinsi Jambi)

Halawa, Putra Jun Abadi (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Di Bawaslu Provinsi Jambi). S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text COVER.pdf Download (209kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (332kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (297kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (265kB)
	Text BAB I.pdf Download (722kB)
	Text BAB IV.pdf Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (300kB)
	Text SKRIPSI PUTRA JUN ABADI HALAWA_B10020092.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pemilihan umum yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menjadi Calon Legislatif. Hal ini diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan, 1). Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dan, 2). Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis empiris, artinya penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu ini terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) provinsi berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pemilihan umum di wilayah provinsi. Adapun kendala penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum yaitu kurangnya bukti yang kuat, kurangnya keterangan dan kehadiran saksi, kurangnya rasa peduli masyarakat, dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Halawa
Date Deposited:	02 Jul 2024 04:15
Last Modified:	02 Jul 2024 04:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66038

Actions (login required)

View Item