Restu, Asy Syam Dwi (2024) Cyber notary di indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi. S2 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (13kB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (30kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB) |
![]() |
Text
Lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (521kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (199kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (433kB) |
![]() |
Text
TESIS ASY SYAM DWI RESTU.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan cyber notary di indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan. 2) Untuk mengetahui dan mengkritisi dampak cyber notary di era digitalisasi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan cyber notary di indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan. 2) Bagaimana dampak cyber notary di era digitalisasi. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Cyber Notary memungkinkan notaris untuk melakukan otentikasi dokumen secara elektronik, yang memungkinkan verifikasi keabsahan dan integritas dokumen. Penggunaan Cyber Notary di Indonesia masih terbatas karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur penggunaan Cyber Notary. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kenotariatan; dan (2) Praktek Cyber Notary di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan belum secara luas diterapkan dalam praktek kenotariatan di Indonesia. Rekomendasi: 1) Pengembangan Peraturan Khusus, Indonesia perlu mengembangkan peraturan khusus yang mengatur penggunaan Cyber Notary, sehingga dapat memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya. 2) Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya Cyber Notary, serta memastikan bahwa Cyber Notary digunakan dengan benar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen dan transaksi hukum.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Asy Syam Dwi Restu |
Date Deposited: | 02 Jul 2024 05:02 |
Last Modified: | 02 Jul 2024 05:02 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66104 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |