PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Bahri, Rika (2024) PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abstrak.pdf Download (89kB)
	Text Bab I.pdf Download (262kB)
	Text Bab V.docx Download (38kB)
	Text Cover.pdf Download (166kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (170kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (732kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan kebijakan hukum dalam pemidanaan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa: Persetubuhan terhadap anak diatur Pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemidanaan dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur 14 tahun akan tetapi belum mencapai 18 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Pasal 69 ayat (2) yang membedakan batasan usia pada anak bilamana pelaku anak berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, namun bilamana sudah mencapai usia 14 tahun maka sanksi terhadap perbuatannya adalah penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan sebagaimana diatur Pasal 82 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan hukum dalam pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, pemberian hukuman oleh penegak hukum merupakan upaya terakhir dari penanggulangan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, penanggulangan awal yang dapat digunakan upaya diversi. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Kata Kunci : Pemidanaan, Anak Pelaku, Persetubuhan ABSTRACT The aim of this research is to determine and analyze the punishment of children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with children and legal policies in punishing children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse. This research is normative juridical research. Legislative approach, conceptual approach, case approach. The research results show that: Sexual intercourse with children is regulated by Article 76 D of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, punishment can be imposed on children if the child is 14 years old. A child will be held criminally responsible with a maximum penalty of 1/2 (half) of the adult's criminal term if the child was 14 years old when committing the crime but had not yet reached 18 years. A prison sentence can be imposed for a maximum of 10 (ten) years if the child is threatened with the death penalty or life imprisonment. Article 69 paragraph (2) which differentiates the age limit for children, if the child perpetrator is 12 years old but has not yet reached 14 years, he can only be subject to action, but if he has reached the age of 14 years then the sanction for his actions is criminal imposition or imposition of action as regulated in Article 82 of the Law. Juvenile Criminal Justice System. Legal policy in punishing children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Perpu Number 1 of 2016, the provision of punishment by law enforcers is the final effort to overcome the crime of sexual intercourse committed by children, an initial response that diversion efforts can be used. In relation to imposing sanctions on children, the goal to be achieved is legal protection which must prioritize the best interests of children, so that child welfare can be achieved. Keywords: Penal, Perpetrators Child, Sexual Intercourse

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Pemidanaan, Anak Pelaku, Persetubuhan, Penal, Perpetrators Child, Sexual Intercourse
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rika Bahri
Date Deposited:	05 Jul 2024 07:32
Last Modified:	05 Jul 2024 07:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66419

Actions (login required)

View Item