Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Syarif, Alfian (2024) Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

[img] Text
cover pdf-1.pdf

Download (15kB)
[img] Text
JILID KERAS BISMILLAH alipppp pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (686kB)
[img] Text
Doc 05 Jul 2024, 10.56.pdf

Download (393kB)
[img] Text
Doc 05 Jul 2024, 10.58.pdf

Download (448kB)
[img] Text
Abstrak pdf-8-9.pdf

Download (8kB)
[img] Text
BAB 1 pdf-12-30.pdf

Download (199kB)
[img] Text
BAB 4 pdf-73.pdf

Download (5kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (128kB)

Abstract

Peniltian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum bagi tenaga Honorer di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Rumusan masalah Penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan tenaga honorer di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jambi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode Penelitian yang di gunakan peneliti adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data di peroleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Tenaga honorer sering mendapatkan ketidakadilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang jauh dari kata sejahtera. tenaga honorer ini sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajiban tenaga honorer ini sama dengan Aparatur Sipil Negara tetapi mendapatkan penghasilan dibawah upah minimum.Implementasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu membuat dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tenaga honorer. Regulasi ini harus mencakup hal-hal seperti upah minimum dan jam kerja. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Honorer,Kedudukan

Type: Article
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Syarif
Date Deposited: 05 Jul 2024 07:13
Last Modified: 05 Jul 2024 07:13
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66523

Actions (login required)

View Item View Item