PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA APLIKASI GOJEK (Studi Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)

Barus, Yafande Doanta (2024) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA APLIKASI GOJEK (Studi Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr). S1 thesis, Hukum Pidana.

[img] Text
SKRIPSI YAFANDE DOANTA BARUS (KASET).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[img] Text
COVER SKRIPSI.pdf

Download (530kB)
[img] Text
PERSETUJUAN,PENGESAHAN,ORISINALITAS.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK FIX_.pdf

Download (16kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (600kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (11kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (264kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana order fiktif pada aplikasi Gojek serta alasan putusan dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apakah pelaku order fiktif dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya? 2) apakah alasan putusan dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaku order fiktif yang dilakukan secara bersama-sama dapat dapat dipertanggung jawabkan secara pidana namun pertanggungjawabannya tergantung pada peran masing-masing pelaku. 2) para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dimana para terdakwa memenuhi pula unsur pertanggungjawaban dari pemidanaannya. Namun, perlu adanya sanksi yang berbeda dikarenakan pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melakukan tindak pidana. Kata kunci : Order Fiktif, Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Barus
Date Deposited: 08 Jul 2024 03:44
Last Modified: 08 Jul 2024 03:44
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66766

Actions (login required)

View Item View Item