PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Romandhany, Defry (2024) PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. S2 thesis, Magister ilmu hukum.

	Text TESIS Defry Romandhany S.H., M.H. .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (51kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (47kB)
	Text BAB I.pdf Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Download (57kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)
	Text SURAT PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana. Adapun isu hukum yang di bahas di dalam penelitiaan normative ini yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan ?. Kedua, bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum acara pidana ?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan (Statue Approach, (Conseptual Approach), (case approach), dan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi peluang dalam mengembalian kerugian Negara di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan adanya perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana tidak menghilangkan mekanisme penuntutan pidana atas kejahatan si pelaku di pengadilan. Skema yang digunakan oleh negara maju berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana adalah unexplained wealth. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, maka perlu adanya suatu reformasi baik dari segi yuridis, konsep, maupun paradigma yang harus dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Oleh karenanya, untuk memberlakukan unexplained wealth maka harus terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan akomodatif sebagaimana tampak dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak pidana perpajakan, dan Hukum acara pidana.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	DEFRY ROMANDHANY
Date Deposited:	08 Jul 2024 08:29
Last Modified:	08 Jul 2024 08:29
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66820

Actions (login required)

View Item