Simanullang, Berta (2024) Pemidanaan Terhadap Pelkau Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Dan Studi Putusan Militer III-13 Madiun Nomor : 26-K/PM III 13/AU/VII/2023). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![[img]](https://repository.unja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ABSTRAK.pdf Download (443kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (257kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (29kB) |
|
Text
COVER.pdf Download (810kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.docx Download (18kB) |
|
Text
FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB) |
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (322kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemidanaan yang dijalankan hakim terhadap Tentara yang melakukan penipuan, dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI. Dengan tujuan tersebut maka Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1)Bagaimanakah bentuk pemidanaan yang dijalankan hakim terhadap Tentara yang melakukan penipuan?, 2)Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI ?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Bentuk Pemidanaan terhadap Tentara yang melakukan tindak pidana diterapkan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dan adanya pasal tambahan tentang Tentara seperti yang terdapat dalam Pasal 6 KUHPM adanya pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak, 2)Dalam Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Pengadilan Militer Makassar terhadap Terdakwa Erwin Satria dan Putusan Nomor 26-K/PM III-13/AD/VII/2023 Pengadilan Militer Madiun terhadap Terdakwa Bayu Megantoro sama- sama mempertimbangkan fakta yuridis, mempertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan, dan tidak dengan pertimbangan sosiologis dimana dalam putusan tidak ditemukannya keadilan diantara para terdakwa dikarenakan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa berbeda, dan pada putusan nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Pengadilan Militer Makassar terhadap Terdakwa Erwin Satria dimana korban yang dirugikan lebih sedikit dan juga jumlah kerugian dari setiap korban dari terdakwa Erwin Satria lebih sedikit dan juga diputus pidana penjara, jika dibandingkan dengan putusan nomor 26-K/PM III-13/ AD/VII/2023 Pengadilan Militer Madiun terhadap Terdakwa Bayu Megantoro diberikan pidana bersyarat . Dalam memberikan putusan hakim haruslah melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan mempertimbangkan putusan terdahulu dan menentukan seadil-adilnya suatu putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, agar terciptanya suatu keadilan dalam peradilan militer diseluruh Indonesia Kata Kunci : Penipuan, TNI, Pertimbangan Hakim PUNISHMENT OF PERSONS OF FRAUD CRIMES BY SOLDIERS (Study Of The Decison Of The Military Court III-16 Makassar Number 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 AND Study Of The Military Decision III-13 Madiun Number : 26-K/PM III 13/AU/VII/2023) ABSTRACT The aim of the research is to find out and analyze the forms of punishment carried out by judges against soldiers who commit fraud, and the basis for the judge's considerations in deciding criminal acts of fraud committed by TNI personnel. With this aim, the formulation of the problem that will be discussed is 1) What form of punishment does the judge carry out against soldiers who commit fraud? With the formulation of this problem, the research method used is the Normative Juridical research type, namely the statutory approach, the conceptual approach, the case approach. The research results show that: 1) The form of punishment for soldiers who commit criminal acts is applied in accordance with the articles that are violated and there are additional articles regarding soldiers as contained in Article 6 of the Criminal Code, there are additional penalties such as dismissal from military service with or without revocation of their right to enter. Armed Forces, demotion and revocation of rights, 2) In Decision Number 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 of the Makassar Military Court against Defendant Erwin Satria and Decision Number 26-K/PM III-13/AD /VII/2023 The Madiun Military Court against the Defendant Bayu Megantoro both took into account the juridical facts, took into account the facts revealed in the trial, and did not take into account sociological considerations where in the decision there was no justice found between the defendants because the sentences for the defendants were different, and in decision number 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 Makassar Military Court against Defendant Erwin Satria where fewer victims were harmed and also the amount of loss from each victim of defendant Erwin Satria was less and he was also sentenced to prison, when compared with the verdict number 26-K/PM III-13/AD/VII/2023 Madiun Military Court against defendant Bayu Megantoro was given a conditional sentence. In giving a decision the judge must look at the facts that occurred in the field and consider previous decisions and determine the fairest decision that will be handed down to the defendant, in order to create justice in military justice throughout Indonesia. Keyword : Fraud, TNI, Judge’s Consideration
| Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penipuan, TNI, Pertimbangan Hakim |
| Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Simanullang |
| Date Deposited: | 09 Jul 2024 04:35 |
| Last Modified: | 09 Jul 2024 04:35 |
| URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66963 |
Actions (login required)
 |
View Item |
