PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SIMANJUNTAK, PEBRIANTI (2024) PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text COVER.pdf Download (157kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (256kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (285kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (205kB)
	Text BAB I.pdf Download (591kB)
	Text BAB IV.pdf Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (430kB)
	Text SKRIPSI PEBRIANTI SIMANJUNTAK_B10020141.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif kedepan pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana perspektif kedepan pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam peraturan perundangundangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case law approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pidana denda terhadap korporasi masih ada masalah. Permasalahan tersebut yaitu apabila pidana denda yang telah ditentukan masih belum cukup terbayarkan oleh pengurus atau koperasi meskipun telah dilakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terhadap korporasi sudah dilakukan. Dan selanjutnya apabila hasil lelang juga sudah dilakukan tapi belum tercukupi. Maka ini membuktikan bahwa pidana denda belum terlaksana secara efektif, dan perlu adanya pelaksanaan pidana denda terhadapkorporasi tidak dirumuskan secara tunggal. Kata Kunci : pidana denda, korporasi, peraturan perundang-undangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Simanjuntak
Date Deposited:	09 Jul 2024 06:45
Last Modified:	09 Jul 2024 06:45
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66970

Actions (login required)

View Item