Soekarno-Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956

Mirnawati, Elly (2024) Soekarno-Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Abstrak.pdf Download (239kB)
	Text BAB I.pdf Download (416kB)
	Text Bab V.pdf Download (258kB)
	Text Cover.pdf Download (224kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (382kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN .pdf Download (229kB)

Abstract

Soekarno-Hatta merupakan tokoh proklamator yang memiliki peran penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedua tokoh tersebut terlibat pertentangan pendapat. Setelah di keluarkan nya maklumat Wakil Presiden No X, Soekarno-Hatta memperlihatkan gelagat pertentangan karena maklumat tersebut memotong kekuasaan presiden, sementara Soekarno sangat ingin menunjukan dominasinya sebagai pemimpin atau presiden, sebaliknya Hatta yang ingin membangun bangsa Indonesia secara utuh. Perbedaan latar belakang budaya, Pendidikan, dan lingkungan saat dilahirkan juga menjadi faktor munculnya pertentangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan politik Indonesia 1945-1956, awal mula pertentangan kebijakan politik terjadi antar Soekarno dan Hatta, serta akibat pertentangan kebijakan politik terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan setelah kemerdekaan Indonesia identitas politik Indonesia, belum terbentuk namun setelah sidang PPKI identitas politik Indonesia mulai terbentuk, kebijakan politik Indonesia pasca kemerdekaan lebih mengarah pada diplomasi, diikuti oleh kemunculnya partai politik dan perubahan sistem dari demokrasi presidensial ke demokrasi parlementer. Soekarno-Hatta mulai berpolemik pada tahun 1932-1933, kemudian pada masa kolonial pertentangan kedua tokoh ini mengenai taktik dan strategi perjuangan. Setelah kemerdekaan Soekarno-Hatta terlibat perbedaan pandangan saat penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Mengenai batas negara, HAM, dan juga perbedaan mengenai bentuk negara bung Karno menginginkan negar kesatuan sedangkan bung Hatta menginginkan bentuk negara serikat, ada Akibat dari pertentangan kebijakan terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Puncak akibat dari pertentangan kedua tokoh ini yaitu mundurnya wakil presiden Moh.Hatta pada tanggal 1 Desember 1956.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Soekarno-Hatta, Political Policy, Conflict
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Sejarah
Depositing User:	MIRNAWATI
Date Deposited:	12 Jul 2024 01:43
Last Modified:	12 Jul 2024 01:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67264

Actions (login required)

View Item