PENETAPAN PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bela, Sinta and Lasmadi, Sahuri and Liyus, Herry (2024) PENETAPAN PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text COVER.pdf Download (194kB)
	Text tesis full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text lembar Persetujuan dan pengesahan sinta bela.pdf Download (431kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (335kB)
	Text BAB I.pdf Download (683kB)
	Text BAB V.pdf Download (504kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (486kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis. pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi bahwa problematika hukum yang timbul berupa kekurangjelasan aturan (kekaburan norma) dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri; 2) penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang bahwa revisi dalam aturan KUHAP bahwa besaran nominal jaminan uang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besar jumlah kerugian negara atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga apabila terdakwa melarikan diri dalam masa penangguhan penahanannya kerugian negara telah dikembalikan karena besar uang jaminan sama dengan jumlah kerugian negara atas perbuatan terdakwa tersebut. Kata Kunci: Penetapan Penangguhan Penahanan, Tindak Pidana Korupsi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	Sinta Bela
Date Deposited:	12 Jul 2024 03:15
Last Modified:	12 Jul 2024 03:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67409

Actions (login required)

View Item